Jakarta (Pinmas) —- Ditjen Bimas Islam baru saja
merelease alur pelayanan nikah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
Dirjen Bimas Islam
Machasin mengatakan, PP 48/2004 mengatur bahwa biaya pernikahan hanya
terbagi menjadi dua, yaitu: 1) gratis atau nol rupiah jika proses nikah
dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA); dan 2) dikenakan biaya enam ratus ribu rupiah jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja.
“Tidak
ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin di luar yang
sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Pungutan biaya di luar yang
sudah ditentukan bisa dimasukan dalam kategori gratifikasi,” tegas
Machasin, Jakarta, Kamis (01/01).
Untuk memberikan pemahaman dan
memastikan tidak ada lagi pungutan biaya (gratifikasi) di luar
ketentuan, berikut ini alur pelayanan nikah :
1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan);
a) Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.
b)
Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin
mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat
dispensasi nikah.
3. Calon pengantin mendatangi Kantor KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah;
a) Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias gratis.
b) Jika perikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp600.000,- lalu menyerahkan SLIP SETORANNYA ke KUA tempat akad nikah.
4. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah;
5. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA (Kecamatan) atau Lokasi Nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan buku nikah.
“Mengenai
dokumen yang dibuat RT-RW-kelurahan, pengaturan lebih lanjut dengan
kementerian dalam negeri akan dilakukan,” jelas Machasin. (mkd/mkd)
Semoga bermanfaat
Sumber : http://kemenag.go.id
Thanks for reading & sharing Blog Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara
0 komentar:
Posting Komentar